Prajurit PBB yang dituding memperkosa akan dipulangkan

SAMO News : Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi yang menyerukan pemulangan pasukan penjaga perdamaian yang dituding melakukan pelecehan seksual. Resolusi ini adalah yang pertama yang disahkan oleh Dewan Keamanan dalam mengatasi tudingan pelecehan seks yang dilakukan pasukan penjaga perdamaian. Mesir mengambil sikap abstain dalam pemungutan suara, yang menghasilkan persetujuan 14 dari 15 anggota DK. Tahun lalu terdapat 69 tuduhan pemerkosaan anak dan pelanggaran seksual lainnya oleh penjaga perdamaian dalam 10 misi. Jumlah itu meningkat dari 52 kasus pada tahun 2014. Tuduhan itu tertuju pada personil militer, polisi internasional, staf lain, dan relawan. Berdasarkan aturan PBB, penyelidikan dan tuntutan terhadap setiap prajurit yang dituding melakukan pelanggaran pidana saat menjalankan tugas PBB, diserahkan kepada negara masing-masing. Tapi PBB dikecam karena sangat lamban dalam bertindak menangani tudingan-tudingan kejahatan seksual yang dilakukan personilnya. Resolusi ini juga menyerukan agar PBB mengganti kontingen negara yang tidak melakukan penyelidikan dengan seharusnya. Mesir berusaha melakukan perubahan di saat-saat akhir terkait kriteria pemulangan seluruh kontingen, namun Duta Besar AS Samantha Power mengatakan hal itu akan memperlunak resolusi. Perubahan tersebut didukung oleh Angola, Rusia, Cina, Mesir, Venezuela tetapi kurangd ari sembilan suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan. Sejumlah negara mencemaskan, para prajurit tak bersalah ikut kebagian getahnya jika hukuman kolektif dijatuhkan. Agustus lalu, utusan PBB untuk Republik Afrika Barat, Babacar Gaye, dipecat terkait berbagai tudingan kejahatan seksual oleh para prajurit PBB. Itu terjadi setelah Amnesty International menyebut, seorang gadis 12 tahun diperkosa oleh seorang prajurit penjaga perdamaian PBB. Pasukan PBB berkekuatan 10.000 yang ditempatkan di negeri itu sejak tahun 2004 untuk membantu memulihkan ketertiban, juga dituding terlibat dalam berbagai perkosaaan terhadap anak-anak jalanan. Desember lalu, sebuah panel independen menyebut penyelidikan yang dilakukan PBB untuk kasus-kasus di Republik Afrika Tengah, 'cacat berat,' dan merupakan 'kegagalan internasional luar biasa.' Panel itu menuding sejumlah pejabat tinggim PBB menyalahgunakan kewenangan mereka dengan tidak mengambil tindakan terhadap tuduhan kejahatan seksual yang dilakukan serdadu dari Prancis, Guinea Katulistiwa dan Chad.(BBC)