Presiden Myanmar kecam kekerasan Rakhine

Dalam sepucuk surat kepada PBB, Presiden Myanmar, Thein Sein, mengecam keras konflik etnik yang menewaskan puluhan orang di negara bagian Rakhine. Muslim Rohingya women walk inside a refugee camp located on the outskirts of Sittwe, capital of Burma's western Rakhine state on October 30, 2012. Wanita Muslim Rohingya berjalan di sebuah kamp pengungsi di pinggiran Sittwe, ibukota negara bagian Rakhine. (Credit: AFP) Jurubicara PBB, Martin Nesirky, mengatakan, kecaman Presiden Thein Sein itu dikemukakan dalam sepucuk surat kepada Sekjen PBB, Ban Ki-moon. Dalam surat itu, Thein Sein juga berjanji akan menyeret ke pengadilan orang-orang yang bertanggung-jawab atas kekerasan itu. Surat Presiden Thein Sein dikirim setelah pemimpin reformist itu mendapat kritikan dari PBB dan engara-negara Muslim terkait perlakuan terhadap kaum Muslim Rohingya. Lebih dari 100,000 orang menjadi pengungsi di Myanmar sejak Juni dalam dua bentrokan kekerasan dinegara bagian Rakhine antara kaum Rohingya dan warga Budhist. Puluhan tewas di kedua pihak dan ribuan rumah dibakar. Langkah-langkah positif Presiden Thein Sein mengatakan, "begitu emosi mereda di kedua pihak" pemerintahnya siap "menangani dimensi politik yang saling bertentangan, dari pemukiman kembali pengungsi sampai soal kewarganegaraan". PBB mengatakan, Presiden Thein Sein telah bertemu dengan tokoh-tokoh komunitas Budhist dan Muslim pada hari Jum'at dan meminta dengan sangat kepada mereka "agar melaksanakan upaya maksimum untuk memupuk keserasian dan kerjasama antara kedua komunitas". Ban menyambut baik surat dan pertemuan itu "sebagai langkah positif kearah yang benar", kata jurubicara PBB. Dikatakan, jaminan Presiden Thein Sein "akan diperhatikan oleh komunitas internasional". Pemimpin Myanmar itu juga meminta bantuan internasional dan Ban mengatakan, PBB akan bekerjasama erat dengan pemerintah untuk membantu para korban di Rakhine. OKI himbau perlindungan Rohingya Organisasi Kerjasama Islam atau OKI menghimbau komunitas internasional untuk melindungi umat Muslim di negara bagian Rakhine, Myanmar, dari genosida. Seruan itu dikeluarkan hanya beberapa hari sebelum kunjungan bersejarah Presiden Obama ke Myanmar. Menteri Luar Negeri Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf, selaku penjabat ketua OKI, mengatakan, ia berharap Amerika akan menyampaikan pesan keras kepada Myanmar. Ia mengatakan, apa yang terjadi di Rakhine adalah genosida dan minoritas Rohingya perlu perlindungan. Kemajuan Myanmar Di Amerika Serikat, Presiden Obama diperkirakan akan mencabut beberapa sanksi lagi dalam kunjungan bersejarahnya ke Myanmar pada hari Senin. Seorang pejabat Kongres mengatakan, Obama akan mengumumkan pencabutan larangan atas sebagian besar impor dari Myanmar. Dikatakan, pemerintah Obama juga diperkirakan akan memperluas daftar perusahaan di Myanmar yang boleh berbisnis dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, mengatakan, tekanan ekonomi dapat meyakinkan rejim militer seperti di Myanmar untuk melaksanakan reformasi. Berbicara di sebuah universitas di Singapura, Clinton mengatakan, negara-negara seperti Korea Utara dan Iran sebaiknya memperhatikan ini. Kata Clinton, kombinasi antara sanksi ekonomi dan manfaat bergabung kembali dengan ekonomi global memacu pemerintah Myanmar untuk mengambil aksi.(Radio Australia.net)